GRESIK -Memperkuat komunikasi dan membangun hubungan kemitraan dengan kalangan pekerja, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, menggelar silaturahmi bersama para Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (DPC SP/SB) yang tergabung dalam SEKBER Gresik, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan digelar di Aula Rupatama Sarja Arya Racana Lantai 3 Polres Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 214, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, tersebut diikuti sekitar 20 orang. Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum membahas implementasi program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) serta penguatan Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Zainul Arifin, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Gresik Utut Adianto, jajaran Pejabat Utama Polres Gresik, serta para pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh dari berbagai konfederasi dan federasi yang ada di Kabupaten Gresik.

Dalam sambutannya, Kapolres Gresik menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran seluruh perwakilan serikat pekerja. Ia berharap pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi ruang komunikasi terbuka untuk memperkuat kemitraan antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kalangan pekerja.

Kapolres juga menyoroti pentingnya komunikasi menjelang tahapan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik Tahun 2027. Menurutnya, persoalan pengupahan merupakan hal penting bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sekaligus harus memperhatikan keberlangsungan dunia usaha, kegiatan produksi, serta iklim investasi.

“Melalui silaturahmi ini, kami ingin membangun komunikasi dan kemitraan yang baik dengan seluruh serikat pekerja. Apabila terdapat persoalan ketenagakerjaan, baik menyangkut hak-hak pekerja, dugaan tindak pidana di lingkungan kerja, maupun permasalahan lain yang berpotensi mengganggu kamtibmas, silakan segera dikomunikasikan kepada Polres Gresik,” ujar AKBP Ramadhan Nasution.

Ia menjelaskan, keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik diharapkan menjadi wadah pelayanan, komunikasi, koordinasi, serta fasilitasi penanganan permasalahan ketenagakerjaan sesuai tugas dan kewenangan Polri.

Dalam pelaksanaannya, Polres Gresik akan mengedepankan pendekatan persuasif, profesional, dan proporsional serta bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait. Dengan demikian, setiap persoalan dapat diklasifikasikan secara tepat, sehingga permasalahan yang mengandung unsur pidana ditangani sesuai ketentuan hukum, sedangkan perselisihan hubungan industrial dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Kapolres juga menegaskan dukungan terhadap program Kapolri, yakni Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program tersebut diharapkan menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya warga yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Kami berharap POLIRAN tidak hanya menjadi program Polri semata, tetapi menjadi gerakan kolaboratif antara Polri, pemerintah daerah, perusahaan, serikat pekerja, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.

Kapolres turut menyampaikan bahwa Polres Gresik telah menjalin sinergi dengan Disnaker Kabupaten Gresik melalui sejumlah kegiatan, termasuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Ke depan, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan job fair yang direncanakan berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE guna membuka peluang penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat Gresik.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Gresik Zainul Arifin mengapresiasi inisiatif Kapolres Gresik dalam membangun sinergi melalui Desk Ketenagakerjaan. Ia menyebut, ke depan terdapat sejumlah agenda penting yang membutuhkan perhatian bersama, terutama pembahasan pengupahan dan penetapan UMK 2027.

Menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam prosesnya, Disnaker akan mempertemukan unsur serikat pekerja dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik.

Ia juga berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat membantu melakukan mitigasi sejak dini terhadap berbagai persoalan hubungan industrial agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang berkepanjangan.

Dalam sesi pembahasan, Kasat Intelkam Polres Gresik AKP Bagas Indra Wicaksono, memaparkan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang kerap terjadi, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pembayaran upah di bawah UMK, hak pesangon dan kompensasi yang tidak terpenuhi, perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan, hingga pelanggaran ketentuan waktu kerja dan hak normatif pekerja.

Ia menjelaskan pentingnya koordinasi antara Polres Gresik, Disnaker, dan serikat pekerja dalam mengidentifikasi serta mengklasifikasikan setiap laporan. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganan akan dikoordinasikan dengan Satreskrim. Sementara itu, persoalan yang tidak memenuhi unsur pidana akan dikoordinasikan dengan Disnaker untuk penyelesaian sesuai mekanisme hubungan industrial.

Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan serikat pekerja turut menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi buruh di Kabupaten Gresik. Di antaranya terkait penerapan sistem outsourcing, dugaan pembayaran upah di bawah UMK, pemenuhan hak pesangon, hingga kejelasan penanganan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.

Para perwakilan serikat pekerja juga berharap Desk Ketenagakerjaan dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian penanganan laporan. Mereka menginginkan adanya penyamaan persepsi antara kepolisian dan Disnaker mengenai batasan permasalahan yang masuk ranah pidana maupun perselisihan hubungan industrial.

Selain itu, para pimpinan serikat pekerja mendorong agar komunikasi dan pertemuan dengan Kapolres Gresik dapat dilaksanakan secara rutin. Mereka juga berharap pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tetap mengedepankan pendekatan humanis, mengutamakan keselamatan, serta menghindari tindakan represif.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan pertanyaan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama jajaran terkait, khususnya Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, serta Disnaker Kabupaten Gresik.

Kapolres menegaskan bahwa pelaksanaan Desk Ketenagakerjaan merupakan bagian dari program prioritas pimpinan Polri yang harus dijalankan secara serius, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat yang menyampaikan pengaduan melalui Desk Ketenagakerjaan akan mendapatkan arahan pelayanan melalui SPKT dan selanjutnya dikoordinasikan dengan fungsi terkait, termasuk penanganan tindak pidana khusus di Satreskrim apabila ditemukan unsur pidana.

“Kami dari Polres Gresik berkomitmen melaksanakan Desk Ketenagakerjaan secara maksimal. Setiap laporan dan pengaduan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan mengedepankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi bersama Disnaker Kabupaten Gresik. Kami ingin setiap persoalan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai aturan dan kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kapolres juga meminta Kasat Intelkam untuk menjadwalkan kembali pertemuan bersama perwakilan serikat pekerja. Ia berharap komunikasi dapat terus terjalin secara rutin dalam suasana yang lebih santai dan terbuka, sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibicarakan serta dicarikan solusi bersama.